Pengawasan pembangunan di Lembata berjalan efektif

Pengawasan Pemerintah Kabupaten Lembata terhadap jalannya roda pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) RI Perwakilan NTT pada 6 September 2013 lalu dengan memberikan penilaian “Wajar Dengan Pengecualian”, dimana sebelumnya menyandang predikat “Disklaimer”. Penilaian itu diberikan oleh BPK RI Perwakilan NTT yang ditandatangani oleh, Ilsendi Hatuaon,SE, Msi,Ak, Akuntan Register Negara, yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Hal itu ditegaskan oleh Bupati Lembata, Eliaser Yantji Sunur, ST melalui Kepala Bagian Humas Setda Lembata, Karel Burin, SH, dalam Siaran Pers Jumad,(7/3) di Lewoleba. “Jadi sangat tidak benar, jika adanya tudingan dari anggota DPRD Lembata, bahwa lantaran Bupati Lembata bertugas ke luar daerah berbulan-bulan sehingga mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan”, tegas Karel. Dikatakan,perjalanan dinas ke luar daerah tentu bukan tanpa tujuan. Kita ini hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, menjadi suatu keharusan membangun kerjasama baik secara regional maupun nasional dengan pemerintah pusat, bahkan kerjasama dengan dunia internasional sangat dimungkinkan. Selain melakukan “lobi” anggaran ke sejumlah kementerian, tapi juga wajib menghadiri undangan Presiden atau Kementerian dalam rapat kerja bersama yang tentu melibatkan para Gubenur, Bupati dan Walikota se-Indonesia misalnya. Makanya, perjalanan dinas seorang KepalaDaerah ke luar daerah dalam rangka kemajuan masyarakat Lembata. Ketika Kepala Daerah keluar daerah, jelas tidak adanya kevakuman pemerintahan di Kabupaten Lembata. Karena, secara hirarki pemerintahan, masih ada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli dan Pimpinan SKPD lainya. Dengan demikian, roda pemerintahan , pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Dijelaskan, Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan undang-undang terkait lainnya, BPK RI Perwakilan Provinsi NTT telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lembata per 31 Desember 2011 dan 2012, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang terakhir diatas.

Kabag Humas Karel Burin, lebih jauh menjelaskan, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2012 yang memuat “Opini Wajar Dengan Pengecualian”. Penilaian ini dituangkan dalam LHP Nomor 04.a/LHP-LKPD/XlX.KUP/09/2013 dan Laporan Hasil pemeriksaan Kepatuhan Nomor Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 04.c/LHP-LKPD/XlX.KUP/09/2013 tanggal 6 September 2013.

Berkaitan dengan tudingan bahwa Perjalanan Dinas Bupati Lembata keluar daerah berbulan-bulan sesungguhnya tidak benar. Sangat boleh jadi diperhitungkan akumulasi selama setahun. Karena perjalanan Dinas seorang Bupati/Wakil Bupati itu dilakukan atas dasar regulasi yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. Lamanya perjalan dinas ke luar daerah disesuaikan dengan jenis perjalanan dinas jabatan, kondisi tempat tujuan dan arus transportasi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat tujuan kedudukan. Lamanya perjalanan berkisar 5-7 hari. Kecuali perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan yang bisa lebih dari satu bulan.

Karel Burin menjelaskan, Jika perjalanan dinas itu dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012, itu pun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap dan Pihak lain. Sedangkan tahun 2013, perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013. Perjalanan dinas yang dilakukan Bupati Lembata, menurut Karel Burin, telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mengapa harus dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu jika memang tidak adanya pelanggaran dalam perjalanan dinas tersebut. Dikatakan, kepemimpinan Bupati Lembata dan Wakil Bupati Lembata saat ini yang dimulai tahun 2011, sampai sekarang tidak pernah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atau instansi pengawasan internal lainnya merekomendasikan adanya pelanggaran terhadap perjalanan dinas bagi seorang Bupati.

Terkait berbagai Kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Lembata, tidak ada yang tidak diketahui oleh Lembaga dewan terhormat. Karena kebijakan dan program pembangunan setiap tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lembata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata yang secara politik dan hukum diproses secara bersama antara Lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lembata. Karena, pengajuan, dan pembahasan APBD senantiasa dilakukan secara bersama. Yang jelas, Perda APBD disetujui dulu oleh Lembaga DPRD kemudian baru ditetapkan oleh Bupati Lembata. Lantas, kebijakan pembangunan mana yang tidak diketahui DPRD Lembata ?

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password